Cak Imin : Kekerasan Seksual Sudah Meresahkan

Ssiem2018 – Ketum DPP (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yakni Abdul Muhaimin Iskandar atau dikenal dengan Cak Imin. Sedianya mendukung penuh terkait Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) No. 30 tahun 2021. Yang membahas tentang PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual). Pihaknya menegaskan bahwasanya Agen Slot partainya juga berkomitmen untuk mendukung segala usaha penghapusan tentang kekerasan seksual. Tanpa terkecuali di bidang perkuliahan di kampus.

Ketum DPP PKB tersebut mengatakan bahwa PKB sendiri sejak lama telah ikut serta dan aktif dalam memperjuangkan regulasi tersebut. Termasuk untuk penghaspusan permasalahan kekerasan seksual. Yang mana baru-baru ini santer terdengar di kalangan perkuliahan di kampus. Pihaknya sudah melihat fenomena yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Bahwasanya kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja dan sangatlah meresahkan.

Selain menjabat sebagai Ketum DPP PKB, pihaknya juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tersebut ikut menepis tudingan. Bahwasanya sebuah aturan yang sudah disetujui oleh Mendikbudristek yakni Nadiem Makarim berindikasi melegalkan zina. Padahal menurutnya, isi dari Permendikbut baru tersebut tidak ada sama sekali unsur pelegalan terhadap perbuatan zina. Untuk itu ketika membaca Permendikbud, harus benar-benar dengan cermat dan teliti. Supaya tidak salah dalam menafsirkannya.

Cak Imin Tetap Dukung Permendikbud

Pada dasarnya setelah cak imin membaca permendikbud no.30 tahun 2021. Memang di dalamnya tidak ada pasal-pasal yang mana melegalkan perbuatan zina. Pasal-pasal yang terdapat pada permendikbud tersebut adalah menghimbau kita semua untuk menghentikan praktik kekerasan seksual. Meski pun begitu, pihaknya sedianya mendorong diksi tanpa persetujuan. Yang terdapat pada pasal 5 ayat 2b untuk diperbaiki. Dalam pasal tersebut terdapat struktur bahasa yang harus diperbaiki, karena mengandung unsur polemik di kalangan masyarakat.

Sebagai Wakil Ketua DPR, pihaknya selalu cermat dan teliti dalam membaca pasal yang terdapat di sejumlah Undang-Undang Regulasi, termasuk Permendikbud. Menurut Imin, diksi tersebut sangatlah berisiko, karena mengandung struktur kalimat yang vulgar. Sehingga sudah semestinya diksi tersebut diganti penulisannya yang baik dan benar serta tidak terjadi multitaksir. Namun untuk pasal-pasal yang terdapat di Permendikbud sudah bagus. Jadi tidak perlu ikut serta diganti.

Menurut sudut pandang cak imin, beberapa prinsip pencegahan dan penanganan terkait kekerasan seksual yang tercantum di Permendikbud No.30 tahun 2021, sudah bagus. Sesuai dengan norma dan nilai yang ada di negara Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menyatakan bahwa Permendikbud tersebut perlu mendapatkan dukungan. Tentu saja dukungan dari berbagai pihak.

Prinsip yang tercantum dalam Permendikbud sudah jelas. Di dalam Permendikbud, menyebutkan bagi korban mendapatkann prioritas pendampingan dan juga perlindungan. Selain itu juga keadilan maupun kesetaraan gender. Tidak ketinggalan kesetaraan hak maupun aksesbilitas untuk para penyandang disabilitas. Kemudian akuntabilitas hingga jaminan untuk tidak terulang lagi dengan kasus yang sama.

Dengan disahkannya Permendikbud No.30 tahun 2021 tersebut. Tentu saja bakal membuka beberapa akses yang mudah bagi korban terkena kekerasan seksual. Tanpa terkecuali termasuk di lingkup perkuliahan kampus bisa untuk mencari sebuah keadilan. Selain mendukung disahkannya Permendikbud tersebut, Wakil Ketua DPR juga menekankan mengenai bahaya akan kekerasan seksual. Dampaknya pasti buruk bagi si korban.

Mewakili Partainya yakni PKB, cak imin mengungkapkan bahwasanya bagi PKB sendiri Permendikbud tersebut sangatlah penting. Pihaknya beserta jajaran Partai ingin Mpo88 semua subtansinya bisa terlaksana. Semua pihak harus mendukung terkait Permendikbud No.30 tahun 2021 tersebut. Bukan mengenai pencitraan, karena memang kekerasan seksual di Indonesia sangatlah menakutkan.