Pemerkosaan & Aborsi Tidak Masuk RUU TPKS

Pemerkosaan & Aborsi Tidak Masuk RUU TPKS

Ssiem2018 – Berita terkini dari ketua Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Willy Aditya. Memberikan pernyataan mengenai kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat yang memutuskan  RUU TPKS tidak akan Agen Slot mengatur tentang pidana pemerkosaan dan aborsi.

Hal tersebut karena yang menangani pengaturannya adalah undang-undang kesehatan dan RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Supaya tidak tumpang tindih dalam pengaturan normanya. Karena pada umumnya satu norma tidak diatur dalam dua undang-undang.

RUU TPKS Tidak Mengatur Pemerkosaan dan Aborsi Merupakan Usul Dari Pemerintah

Dalam kesempatan tersebut Willy mengatakan bahwa  RUU TPKS tidak akan mengatur tentang pidana pemerkosaan karena pidana tersebut akan diatur di dalam RKUHP. Selain itu, tindakan aborsi juga sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Kesehatan.

Pemikiran pemerintah yang menjadi rujukan dari Willy ini merupakan pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Yang menyebutkan bahwa tindak pidana pemerkosaan akan diatur di dalam RKUHP untuk menghindari tumpang-tindih peraturan perundang-undangan.

Menurut pernyataan beliau, korban pemerkosaan tetap diperbolehkan melakukan aborsi dengan merujuk pada UU kesehatan. Mengenai rapat Panja, Politikus dari Fraksi Partai NasDem ini berharap panja dapat menyelesaikan pembahasan 3 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang tersisa segera.

2 DIM tersebut adalah pembahasan untuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang sedang marak terjadi. Dan yang kedua adalah 1 DIM yang membahas  mengenai eksploitasi seksual. Karena permasalah seksualitas yang semakin menjadi akhir-akhir ini.

Senada dengan pernyataan Willy, anggota panja Christina Aryani memberikan pernyataan serupa. Merasa optimistis panja dan pemerintah dapat dengan cepat menyelesaikan pembahasan mengenai RUU TPKS ini. Sehingga masyarakat tidak penasaran dan menunggu-nunggu hasilnya keputusannya.

Politikus perempuan ini menyatakan bahwa ia merasa optimis panja ini akan dapat diselesaikan segera. Karena saat ini sedang membahas beberapa jenis tindak pidana lain yang hendak dikonstruksikan.

Proses redaksional di tim Perumus dan tim Sinkronisasi akan segera dilakukan setelah melewati tahapan pembahasan ini. Kemudian hasilnya akan dibawa ke Pleno Badan Legislasi atau Pleno Baleg agar dapat diambil keputusan pada tingkat satu.

Sebelumnya memang yang mengusulkan bahwa pemerkosaan dan aborsi tidak ikut dalam aturan, agar tidak tumpang tindih adalah Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy. Karena menurut beliau permasalahan ini sudah diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pernyataan tersebut beliau ungkapkan dalam rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, pada hari kamis 31 Maret 2022 yang lalu. Bahkan pemerintah memasukkan aborsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Hal tersebut dapat diketahui dari daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah yang untuk RUU TPK. Yang mana daftar tersebut  tertuang dalam bahan Rapat Panja  pada hari Senin, 28 Maret 2022. Dimana dalam DIM tersebut dituliskan sebagai, kekerasan seksual juga meliputi aborsi.

Namun keputusan yang tertulis dalam DIM tersebut membat terkejut Koalisi Save All Women & Girls (SAWG). Karena karena sejak tahun 2017 telah mengadvokasi akses layanan kesehatan reproduksi esensial termasuk aborsi aman di Indonesia.

Sehingga pihak koalisi mengkritik keputusan tersebut, mereka menilai akan timbul ketidakpastian hukum apabila DIM Pemerintah diakomodasi oleh DPR. Karena seperti yang telah diketahui bahwa aborsi juga diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan.

Meskipun Koalisi sudah melayangkan kritik, namun DPR sudah sepakat bahwa akhirnya RUU TPKS tidak akan mengatur tentang Mpo88 pidana pemerkosaan dan aborsi. Semua tentang hal tersebut akan  diatur dalam RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.